PRODUK HUKUM

SIAPAKAH KEPALA KUA ?????

DASAR HUKUM

1.   Permenpan No. 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya pasal 1 ayat 1 : Penghulu adalah PNS sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama / Pejabat yang ditunjuk sesuai dg peraturan perundang-undangan yg berlaku untuk melakukan pengawasan N/R menurut Agama Islam dan Kegiatan Kepenghuluan;

2.   Permenpan No. 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya pasal 29 ayat 1 bahwa PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kepenghuluan, dapat disesuaikan / diinpassing dalam Jabatan Penghulu;

3.   Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 20 dan 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya pasal 19 ayat 1 : Pelaksanaan INPASSING paling lambat tanggal 30 September 2006.

      Seluruh Kepala KUA diinpassing kepada Jabatan PENGHULU;

4.   Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 20 dan 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya pasal 12 ayat 2 : Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA;

5.   Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 2 ayat 2 : Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dijabat oleh Kepala KUA.

KESIMPULAN

Penghulu, PPN dan Kepala KUA satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berada pada satu orang yang sama. Dengan demikian :

1.   Kepala KUA harus dari Penghulu, atau

2.   Jika Kepala KUA diangkat bukan dari Penghulu, maka setelah dilantik Kepala KUA ybs harus segera mengusulkan Jabatan Fungsional PENGHULU melalui  DUPAK.